Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah. Lowongan Lembaga Kerja Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Lowongan Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Jasa Lainnya Analis Monitoring dan Evaluasi Hasil Tes Pada Sertifikasi Kompetensi Level-1 PBJP
Ruang Lingkup Pekerjaan :
- Melakukan verifikasi dokumen persyaratan Peserta Sertifikasi melalui portal ppsdm.lkpp.go.id pada setiap pelaksanaan
- Menyiapkan data rekapitulasi Pengawas Uji Kompetensi Level-1 PBJP untuk diserahkan kepada atasan langsung (Ketua Pokja Uji Kompetensi Level-1) dalam usulan penugasan menjadi Pengawas Uji Kompetensi Level-1 PBJP di Laboratorium Komputer LKPP
- Membuat lembar kontrol untuk setiap pelaksanaan
- Berkoordinasi dengan Pengawas Ujian pada setiap pelaksanaan ujian dan mengirimkan/menerima Lembar Kontrol Penugasan
- Membuat Surat Tugas Pengawas Ujian dengan melampirkan Surat Permohonan dari
Pemohon - Mendampingi Pengawas Ujian dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Level-1 PBJP di
Laboratorium Komputer LKPP - Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan kegiatan
- Mengajukan penandatanganan SPPD ke Ketua Pokja Uji Kompetensi Level-1
- Melakukan monitoring, evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Level1 PBJP di Laboratorium Komputer LKPP
- Menyusun Berita Acara Penetapan Daftar Peserta yang lulus
- Berkoordinasi dengan staff keuangan untuk meminta dokumen lembar pertanggungjawaban yang harus ditandatangani oleh pengawas ujian
- Memberikan dukungan administrasi lainnya sesuai disposisi dan/atau perintah atasan
- Melakukan tugas lain dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Direktorat Sertifikasi
Profesi sesuai perintah penugasan oleh Pimpinan
Persyaratan Kualifikasi Administrasi:
- Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor / Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal
- Laki-Laki/Perempuan
- Pendidikan minimal D3 Teknik Informatika/ Teknik Komputer/ Manajemen Informatika/
Sistem Informasi - Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 dari Skala 4.00
- Nilai akreditasi jurusan/program studi minimal B yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi
Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan - Memiliki pengalaman kerja minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun terakhir pada bidang sejenis
- Mampu mengoperasikan Microsoft Office (minimal Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point)
- Mampu mengoperasikan aplikasi pendukung lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan
- Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- Memiliki jiwa pelayanan terhadap stakeholders
- Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim
- Telah mendapatkan Vaksinasi COVID-19 paling kurang vaksin booster pertama.
Informasi Lainnya :
- Pengadaan ini merupakan paket pengadaan jasa lainnya (non ASN) Tahun Anggaran 2023 untuk jangka waktu pelaksanaan 10 (Sepuluh) bulan dengan total pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,-/10 bulan.
- Keputusan hasil Pengadaan Jasa Lainnya Analis Monitoring dan Evaluasi Hasil Tes Pada
Sertifikasi Kompetensi Level-1 PBJP merupakan kewenangan Pejabat Pengadaan dan tidak dapat diganggu gugat.
Tata Cara Pendaftaran :
- Mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen persyaratan pada
https://tinyurl.com/analismonevdjp paling lambat 7 hari setelah pengumuman ini
ditayangkan pada portal LKPP. - Hanya pendaftar yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi oleh Pejabat Pengadaan Direktorat Sertifikasi Profesi melalui email atau telepon untuk mengikuti tahapan selanjutnya.